Connect with us

Banten Raya

Banten Sabet Predikat Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten dianugerahi penghargaan Publik Cukup Informatif.

JAKARTA, MO – Komisi Informasi Pusat (KIP), menganugerahkan Pemerintah Provinsi Banten Predikat Badan Publik Cukup Informatif. Penganugerahan itu digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/11/ 2018). Pemprov Banten dinilai berhasil mewujudkan badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Anugerah badan publik Informatif disampaikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla kepada pimpinan badan publik. Sedangkan anugerah badan publik menuju informatif, dan cukup informatif disampaikan oleh Ketua KIP, Gede Narayana.

Dalam sambutannya, Wapres Yusuf Kalla berpesan agar setiap badan publik terbuka  lantaran sekarang merupakan era keterbukaan informasi dan setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi.

Wapres mencontohkan, pada masa lalu informasi kecelakaan pesawat terbang merupakan informasi yang tabu untuk disebarluaskan. Tetapi saat ini, setiap informasi menyangkut kecelakaan Lion Air JT610 harus diinformasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi  tersebut.

“Ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut,” kata Wapres

Ketua KIP, Gede Narayana menambahkan, partisipasi badan publik terhadap keterbukaan informasi meningkat. Kondisi itu ditandai dengan banyaknya pengembalian kuesioner sebesar 62,83 persen.

Dalam laporannya Gede Narayana mengungkapkan,  terdapat 460 Badan Publik di Indonesia, dan 289 badan publik telah mengembalikan kuesionernya kepada Komisi Informasi Pusat.

Sementara itu, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018 dilakukan kepada tujuh jenis badan publik, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN), badan usaha milik negara (BUMN), lembaga non-struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, kementerian serta partai politik. Penilaian KI terhadap badan publik dibagi atas lima kategori yaitu Informatif (dengan nilai 90 – 100), Menuju Informatif (80 – 89,9), Cukup Informatif (60 – 79,9), Kurang Informatif (40 – 59,9) dan Tidak Informatif (kurang dari 39,9).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengatakan, pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten.  Ia mengaku bersyukur atas anugerah yang diberikan saat ini, yakni cukup informatif.

“Tapi, kami harus terus meningkatkannya kepada yang lebih baik,” katanya.

Komari mengatakan, Provinsi Banten sebagai provinsi muda sudah bisa mensejajarkan diri dengan provinsi-provinsi lainnya yang sudah lama berdiri dalam keterbukaan informasi publik. Dari semua provinsi yang mendapatkan anugerah informatif, menuju informatif, dan cukup informatif, merupakan provinsi besar.

“Dan, Banten berada dalam jajaran provinsi-provinsi tersebut,” imbuhnya. (fi)

Serang

Sah, 185 Anggota Peradi Resmi Jadi Advokad

Published

on

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat memberikan keterangan Pers usai pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten, Serang, Rabu (14/11/2108).

SERANG, MO – Sebanyak 185 orang calon advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Mereka yang disumpah telah memenuhi persyaratan yang diminta Pengadilan Tinggi Banten.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sri Sutatik mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Peradi Pusat mengenai seluruh advokat yang diambil sumpahnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi advokat yang akan diambil sumpahnya, sambung Sri, minimal harus melakukan magang selama dua tahun.

“Masa magang dihitung setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Dibuktikan dengan legalisir ijazah dan stempel asli,” ucapnya ketika ditemui, Rabu (14/11/2018).

Sri mengatakan, dari 185 orang calon advokat, 40 orang di antaranya tidak dapat diambil sumpahnya karena alasan kelengkapan administrasi.

“Kita harus mencocokkan KTP dengan surat yang diajukan. Jangan sampai nanti berurusan dengan pihak kepolisian. Karena kalau yang tidak sesuai sampai lolos Kepala Pengadilan Tingginya yang kena,” imbuhnya.

“Bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan terpaksa tidak dapat mengambil surat berita acara pengambilan sumpahnya. Kami tidak dapat mentorerir itu,” tegasnya.

Sekadar diketahui dalam satu tahun terakhir Peradi Banten telah melakukan pengambilan sumpah bagi anggota advokat yang tergabung dalam Pengadilan Tinggi Banten.

Presiden Lembaga Advokasi Indonesia, Dedy Sudrajat mengapresiasikegiatan tersebut.

“Selamat bagi yang sudah diambil sumpahnya. Mudah – mudahan mereka yang sudah disumpah dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi,” ucapnya. (agr)

Continue Reading

Pandeglang

Alumin Diklatpim II Diminta Inovatif

Published

on

Sejumlah peserta Diklatpim mengikuti acara penutupan pelatihan di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

PANDEGLANG, MO – Pejabat Administrator pengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang pensiun diminta berinovasi. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S. Rawita saat membacakan Sambutan Gubernur Banten, Wahidin Halim pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Jumat (9/11/2018).

“Diharapkan sebagai pemimpin perubahan peserta mampu mengelola stakeholders, serta mendorong instansinya dalam memunculkan inovasi-inovasi baru sebagai perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Ino melanjutkan, ukuran keberhasilan Diklat bukan sekedar usainya pelaksanaan, akan tetapi sejauh mana proyek perubahan tersebut mampu diterapkan secara baik dan membawa energi positif di lingkungan kerja masing-masing.

Pada penutupan Diklatpim tingkat II yang juga diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/ Kota luar Banten ini  juga dilakukan pemberian penghargaan kepada lima peserta terbaik dengan nilai sangat memuaskan, dua di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebagai apresiasi kepada peserta dengan nilai terbaik, Kepala Lembaga Administrasi Nasional, Adi Suryanto memberikan garansi lolos seleksi awal kepada 5 peserta terbaik, jika ingin mengikuti Diklatpim tingkat I nantinya.

“Datang saja, tunjukkan saja (bukti penghargaan), Akan langsung saya setujui untuk langsung ikut Diklatpim satu,” ucapnya. (fi)

Continue Reading

Cilegon

Jadi Tuan Rumah ARDEX, Provinsi Banten Siaga Atasi Dampak Bencana

Published

on

CILEGON, MO – Provinsi Banten mendapat kesempatan sebagai tuan rumah ASEAN Regional Disaster Emergency Respone Simulation Exercise (ARDEX-18) tahun 2018. Pemilihan Provinsi Banten sebagai lokasi pelaksanaan ARDEX-18 tahun 2018 dikarenakan industri di Provinsi Banten dinilai berkembang pesat serta urgensi antisipasi dampak-dampak bahan kimia yang disebabkan bencana alam.

Berlokasi di Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon dalam kegiatan itu dilaksanakan simulasi antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap bencana industri.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari mengklaim, penunjukan tersebut membuktikan kesiapan Provinsi Banten menerima teknologi-teknologi baru dalam penanggulangan bencana.

“Semakin hari dampak dari bencana alam semakin beragam, bahkan dampak yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Kedepannya Provinsi Banten bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam hal kesiapan menerima teknologi-teknologi yang akan terus berkembang, khususnya dalam upaya antisipasi dampak bencana,” ujar Komari.

Direktur Eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center), Adelina Kamal menjelaskan, ARDEX merupakan latihan bersama (gladi) penanggulangan bencana yang rutin dilaksanakan 2 tahun sekali. Kegiatan ini, lanjutnya, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kerjasama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan ARDEX-18, lanjut Adelina, merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Banten, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta utusan negara-negara di kawasan ASEAN.
“Mereka dengan sigap memperagakan penanggulangan dampak bencana di Kawasan Industrial,”imbuhnya.

Adelina juga mengungkapkan, dengan adanya persetujuan kerjasama 10 negara ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER), telah melahirkan regional Standard Operating Procedure (SOP) yang akan diuji mekanismenya dalam tahapan perhelatan ARDEX 2018.

“Poin-poinnya seperti meminimalisasi pencemaran bahan kimia, memberikan pertolongan pertama bagi korban yang terpapar bahan kimia serta merencanakan pemulihan wilayah yang terkontaminasi,” tutur Adelina.

Selanjutnya, ujar Adelina, tahapan simulasi ARDEX meliputi latihan Gladi Posko atau Command Post Exercise (CPX) dan Gladi Lapang atau Field Training Exercise (FTX). Uji SOP turut dilaksanakan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan kapasitas negara-negara ASEAN dalam pemberian bantuan. (fi)

Continue Reading

Trending