Connect with us

Serang

Banten, Provinsi Pertama Serahkan Laporan Keuangan 2019

Published

on

SERANG, MO – “Di ruang ini, tahun lalu tekad saya menyerakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada bulan Januari. Tapi belum terlaksana karena sudah masuk bulan Pebruari.”

Demikian diungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Unaudited) 2019 ke BPK Perwakilan Provinsi Banten di Jl Raya Palka No. 1 Pabuaran, Kabupaten Serang (Kamis, 6/02/2020).

Dalam penyerahan laporan keuangan yang diterima langsung oleh  kepala BPK Perwakilan Banten Agus Khotib, Gubernur WH didampingi oleh Kepala BPKAD Pemprov Banten Rina Dewiyanti, Kepala Inspektorat Pemprov Banten Kusmayadi, dan Sekretaris Inspektorat Pemprov Banten Sugiyono.

“Segera kita berikan laporan ke BPK, ini yang kita upayakan. Harapannya apa yang kita lakukan dan diaudit, hasilnya baik,” ungkap Gubernur WH kepada wartawan.

Penyerahan LKPD, lanjutnya, sangat berdampak positif terhadap penganggaran APBD selanjutnya. Dengan penyerahan lebih cepat maka DPRD bisa lebih awal menyusun perubahan APBD tahun berjalan.

“Dengan hasil audit bisa ketahuan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), bisa menyusun perubahan APBD untuk mengaloaksikan ke anggaran berikutnya. Kalau poin yang penting itu tahu silpa,” ungkap Gubernur WH.

Dikatakan, Pemprov Banten  telah melakukan langkah maju dengan menyerahkan LKPD lebih awal dari yang biasanya. Hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Agus Khotib mengapresiasi Provinsi Banten yang yang pertama menyerahkan laporan keuangan. Dimana penyerahan laporan keuangan kepada BPK, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Berarti sudah memiliki sistem yang baik,” ungkapnya.

Dikatakan, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sementara itu laporan yang diserahkan adalah : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019; Neraca per 31 Desember 2019; Laporan Operasional Tahun 2019; Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019; Catatan atas Laporan Keuangan; Laporan Arus Kas Tahun 2019; dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019. Dilampirkan pula: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang keduanya sudah diaudit.

“Kami diberi waktu audit selama 60 hari. Rencananya 40 hari untuk audit rinci ke lapangan dan sebagainya dan 20 hari untuk pembuatan laporan,” ungkap Agus.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).  Dengan tujuan pemeriksaan: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; serta Kecukupan Pengungkapan.

Tiga kali berturut, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 Pemprov Banten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).(UAD)

Serang

WH : Banten Bisa Menjadi Pusat Budaya dan Pusat Kajian

Published

on

SERANG, MO – “Banten bisa menjadi ikon budaya Islam. Kita kembalikan era kejayaan sebagai pusat budaya, pusat kajian seperti di masa lalu.”

Demikian diungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menyambut Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam pembukaaan Jelajah Nusantara dan Pameran Artefak Rasulullah saw dan Para Sahabat Nabi saw di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, Kasemen, Kota Serang (Minggu, 16/2/2020).

Sebelumnya, Gubernur WH ungkapkan saat awal dirinya menjabat Gubernur Banten kondisi Kawasan Kesultanan Banten kumuh dan kotor. Pemprov Banten melakukan revitalisasi dengan dana hampir Rp 200 miliar. Kini, setelah direvitalisasi jumlah pengunjung ke Kawasan Kesultanan Banten mencapai 9 juta orang dalam satu tahun.

“Orang yang ziarah Walisongo, belum tuntas kalau belum datang ke sini (Kawasan Kesultanan Banten, red),” tambahnya.

Gubernur WH pun paparkan rencana Pemprov Banten untuk membangun Islamic Center di Tanara Kabupaten Serang hingga perbaikan akses jalan dari Tanara menuju Kawasan Kesultanan Banten dan kawasan peziarahan Syech Mansyur Cikaduen dan Syech Asnawi Caringin Kabupaten Pandeglang.

“Kita juga ada tanah. Nanti kita bangun pusat kajian kitab-kitab Syeh Nawawi. Para ustad di Banten harus hafal dan paham kitab-kitab Syeh Nawawi. Nanti kita adakan kajian di sini. Kita akan bangun hall besar yang berkapasitas lima ribu orang. Semua aktivitas keagamaan Islam kita arahkan ke sini (Kawasan Kesultanan Banten, red),” ungkap Gubernur.

“Kantor organisasi-organisasi keaagmaan akan kita tempatkan di sini,” tambahnya.

 

Dikatakan, Pemprov Banten sudah minta ijin kepada Kepurbakalaan untuk melakukan revitalisasi seperti halnya apa yang dilakukan di kawasan Candi Borobudur. Termasuk pula untuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan membangun homestay dan pusat oleh-oleh khas Banten.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan rencana pembangunan Asrama Haji Pemprov Banten di Kabupaten Tangerang, sekitar kawasan Bandara Soekarno Hatta. Dengan luas lahan 25 hektar dan anggaran Rp 110 miliar. Pembangunan asrama haji ini diharapkan lebih mendekatkan jarak calon jamaah haji Provinsi Banten sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Sekaligus akan mengangkat perekonomian daerah setempat sertas penyerapan tenaga kerja. 

“Hanya 6 hingga 10 menit untuk ke Bandara Soekarno Hatta,” ungkap Gubernur WH.

Sementara itu Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menegaskan, Pameran Artefak Rasulullah saw dan Sahabat Nabi saw sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal Rasulullah saw yang menjadi uswatun hasanah.

“Menjadi inspirasi untuk meneladani Rasululullah saw. Menjadi inspirasi generasi muda untuk mempelajari sejarah rasulullah saw,” tegas Wapres.

“Dengan ini pula, semoga umat islam mendapatkan keberkahan dan mengambil pelajaran dari Rasulullah saw,” tambahnya.

Sebagai informasi, artefak yang merupakan  benda-benda kepemilikan Nabi Muhammad saw dan para sahabatdibawa dari Makkah dan Madinah , Turki, Syria, India, serta Yordania. yang terdiri dari 41 macam peninggalan. Pameran di Museum Kepurbakalaan Banten Lama itu berlangsung pada 16 – 18 Pebruari  2020. Pameran serupa akan dilakukan di 18 kota di Nusantara dan di mulai dari Banten.(UAD)

Continue Reading

Serang

Gubernur WH : Saya Sepakat, Pendidikan Banten Harus Dimajukan

Published

on

SERANG, MO – “Saya sepakat bahwa pendidikan harus dimajukan, perpustakaan harus dibangun,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menjadi pembicara utama dalam Studium General Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten Tahun 2020 di Aula Rektor UIN SMH Banten, Jl Sudirman No 30 Kota Serang (Sabtu, 15/2/2020).

Dalam studium general bertema Sinergitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam dan SDM Banten itu Gubernur mengaku rutin melakukan diskusi secara berkala dengan akademisi dan ulama Banten.

Gubernur WH pun ungkap masa kejayaan Kesultanan Banten di era Sultan Maulana Hasanuddin yang ditempuh dengan membangun pendidikan dengan mendirikan madrasah-madrasah atau sekolah. Dirinya mengaku konsen membangun peradaban banten dengan melakukan Revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten.

“Saat menjabat Walikota Tangerang, saya alokasikan 42 persen APBD Kota Tangerang untuk pendidikan,” tambahnya.

Dikatakan, saat ini untuk sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten sudah gratis. Pemprov Banten juga meningkatkan honor tenaga kependidikan, guru honorer, serta tunjangan kinerja guru SMAN, SMKN, dan SKhN. Serta membangun kelas baru dan unit sekolah baru.

Gubernur beberkan sejarah Khalifah Harun alRasyid dari Dinasti Abbassiyah yang memindakan ibukota kekhalifahan ke Bagdad untuk menjemput ilmu pengetahuan, menjemput peradaban. Sehingga kala itu banyak terlahhir para cendekiawan muslim.

“Islam tidak hanya ekslusif mempelajari ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Namun, lanjut Gubernur, saat terjadi disorientasi nilai nilai agama akibat teknologi. Peradaban teknologi telah mendegradasi nilai-nilai. Perlu diteliti untuk kolaborasi antara pengajaran dan pendidikan agama dengan teknologi.

Gubernur WH pun tepis anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan pendidikan agama atau madrasah di Provinsi Banten. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari posisi madrasah ibtidaiyahm, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. 

“Kalau saya membantu bisa terjadi tumpang tindih kewenangan dan administrasi. Bisa diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red). Kalau sifatnya sangat mendesak dan penting, baru bisa dibantu. Itu pun tidak banyak,” jelas Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga sampaikan capaian pembangunan yang telah diraih oleh Pemprov Banten di era kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy. Di antaranya: reformasi birokasi khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningakatan pendapatan  daerah, pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan infrastruktur ibukota Provinsi Banten, pembangunan fasilitas kesehatan,  program bantuan iuran (PBI) premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu yang mencapai Rp 600 miliar, pembangunan sekolah dan pendidikan gratis, bantuan kepada hampir 4000 pondok pesantren, revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten yang kini telah tumbuh menjadi kawasan wisata religi yang paling represntatif dan terbesar di Indonesia, hingga pembangunan pertanian dan agriwisata yang kini menjadi fokus pembangunan Provinsi Banten di tahun 2020.

“Agama harus masuk ke hati kita. Moral kita harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi untuk membangun mentalitas para pejabat. Mampu mengkonstruksikan pikirannya dalam pembangunan Banten. Kita harus mengoptimalkan usaha dan perjuangan kita,” tegas Gubernur.

Ditegaskan, saat ini Pemprov Banten  fokus membangun pertanian dari sisi mekanisasi. Untuk mencegah petani migrasi ke kota. Bekerja di industri ataupun perdagangan dan meninggalkan pertanian.

Sementara itu Rektor UIN SMH Prof Fauzul Iman yakin para peserta pascasarjana mempunya niat belajar untuk membangun Banten. Semoga menghasilkam teori yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Beliau (Gubernur WH, red) sangat agresif membangun infrastruktur Banten. Sering mengundang akademisi dan ulama untuk berdiskusi,” ungkapnya.

Gubernur Banten, lanjutnya,  memiliki kepekaan untuk membangun perguruan tinggi di Banten. Sudah memulai sinergitas dengan perguruan tinggi untuk membangun Banten. 

“Insyaallah PaK Gubenur mampu membangun Banten yang lebih baik,” pungkasnya.

Menurut Direktur Pascasarjana UIN SMH Banten Prof Muhammad Riyadh Firdaus, tahun ini Program Pascasarjan UIN SMH Banten menerima 101 peserta. Program doktoral atau strata 3 sebanyak 24 peserta, program magister atau strata 2 sebanyak 97 peserta. Saat ini Program Pascasarjana UIN SMH Banten diikuti 450 peserta dan telah menghasilkan 530 orang alumni.(UAD)

Continue Reading

Serang

Benahi Bogeg, Banten Tingkatkan Infrastrukur Ibukota Provinsi

Published

on

SERANG, MO – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan Pemerintah Provinsi Banten merencanakan penggantian Jembatan Bogeg (fly over Jl Syeh Nawawi alBantani di Jalan Tol Tangerang Merak KM 68, red) dan pembangunan simpang tidak sebidang perlintasan kereta api Bogeg Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

“Tujuannya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas Gubernur WH. 

Masih menurut Gubernur WH, pekerjaan dilakukan bertahap. Saat ini tim masih menyusun MoU dan berkoordinasi untuk mengurus perijinan lebih lanjut serta mengajukan perubahan anggaran untuk pondasi bawahnya terlebih dahulu. 

“Semoga diberi kelancaran,” harapnya.

Kondisi Jembatan Bogeg saat ini, jelas Gubernur WH, saat ini lebarnya hanya 4 meter. Sudah tidak sesuai dengan standar jembatan provinsi. Terjadi bottle neck (penyempitan jalur lalu lintas, red). Rencana pembangunan Jembatan Bogeg yang melintas di atas ruas jalan tol Tangerang-Merak guna mengoptimalkan sarana infrastruktur di Provinsi Banten. 

“Selain itu, rencana pembangunan ini juga merupakan bagian dari rencana pengembangan infrastruktur di Kota Serang, khususnya untuk mendukung Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),” tambahnya. 

Dikatakan, Jembatan Bogeg menjadi bagian dari ruas jalan Pakupatan-Palima (Jalan Syech Nawawi alBantani, red). Sesuai Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 ruas jalan tersebut masuk ke dalam wilayah kewenangan jalan Provinsi. 

Jalan Syech Nawawi al-Bantani  direncanakan bakal memiliki lebar 25 m sampai dengan 40 m. Menggunakan konfigurasi 8/2 D, yakni delapan lajur untuk dua arah dengan lajur cepat dan lambat. Kondisi saat ini, untuk ruas Palima-Boru sudah terbangun penuh dengan lebar 40 m. Sedangkan ruas Pakupatan-Bogeg pada tahun 2019 baru selesai di tahap pembebasan lahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menargetkan, perizinan pembangunan fly over (jembatan) Bogeg dan simpang susun tidak sebidang perlintasan kereta api Bogeg Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang selesai sebelum APDB Perubahan 2020 disahkan. Saat ini DPUPR Provinsi Banten telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) proyek ini.(UAD)

Continue Reading

Trending