Connect with us

Nasional

Auri Jaya: Prioritas SMSI Menjadi Konstituen Dewan Pers

Published

on

Pengurus SMSI rapat internal tindaklanjuti surat dari Dewan Pers. (UAD)

JAKARTA,MO – Menindaklanjuti pemberitahuan dari Dewan Pers tentang proses verifikasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai konstituen Dewan Pers tertanggal 6 Maret 2018, para Pengurus Pusat, Penasehat dan Pendiri langsung bergerak cepat mengadakan rapat internal hari ini (7/1) dengan meminta seluruh pengurus provinsi mendata dan mendaftar kembali anggotanya.

Dikatakan Auri Jaya, Ketua SMSI Pusat yang baru saja dikukuhkan ini, anggota SMSI dari seluruh Indonesia adalah pemilik dari perusahaan media siber

“Saat ini memang media siber yang tergabung masih kecil dan belum maksimal dalam pengelolaan baik secara konten maupun sisi desain portalnya dan usaha, namun inilah yang menjadi tantangan saya untuk mewujudkan portal-portal yang berada dalam SMSI menjadi portal yang mampu bersaing,” terang Auri saat rapat internal di Gedung SMSI Pusat Jl. Veteran II No. 7 C Jakarta.

“Jika portal sudah besar untuk apalagi saya harus urusin. Pengabdian kita pada Negeri ini ketika kita mampu mengurus dan bersinergi dengan yang kecil dengan tanpa mengekploitasinya,” lanjut Auri.

Lebih lanjut, Direktur Utama Jawa Pos News Network (JPNN) mengatakan jika dari sekian banyak portal anggota SMSI, ada 10 sampai 15 yang menjadi besar, dirinya akan merasa puas. “Apalagi jika seluruh anggota SMSI menjadi besar semua,” ujarnya.

Menurut Auri, saat ini pengurus pusat fokus pada verifikasi untuk menjadi konstituen Dewan Pers. “Prioritas kita menjadi konstituen Dewan Pers. Sambil menunggu proses tersebut kita bergerak melaksanakan keputusan-keputusan yang telah di tetapkan dalam Raker di Bangka Belitung,” jelasnya.

Selain itu, kata Auri, segera akan diadakan rapat pleno untuk mengevaluasi kepengurusan restrukturisasi merupakan salah satu amanat Rakernas di Bangka Belitung. Untuk itu, segera kita akan surati pengurus untuk diminta surat pernyataan kesediaannya.

“Usai kepengurusan di SK-kan, kita akan, menyusun rencana kerja pengurus, membangun jaringan, melakukan audensi-audensi dengan Dewan Penasehat dan lembaga-lembaga pemerintah sebagai mitra,” terangnya.

Pada kesempatan rapat internal ini juga diresmikan ruang Sidang SMSI Pusat yang diberinama Ruang Sidang Tarman Azzam. Nama tersebut diambil sebagai penghargaan atas perjuangan dan kejuangan Tarman Azam semasa hidupnya dalam menjaga eksistensi PWI dan masyarakat pers ditengah gelombang informasi. (uad)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

1.081 PNS Pemprov DKI Terlambat Masuk Kerja

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta telat masuk kerja pada hari pertama usai cuti bersama Lebaran 2018. Mereka pun terancam kena sanksi.

Kepala BKD DKI Syamsuddin Lologau merilis data PNS yang terlambat di hari pertama masuk kerja usai libur panjang sebanyak 1.081 orang.

“Kita lihat, pukul 07.30 WIB tadi masih banyak terlambat,” kata Syamsuddin.

Dia menjelaskan, keterlambatan pegawai tersebut akan berimbas terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD). Tunjangan bakal dipotong sesuai lamanya waktu keterlambatan.

Lebih parah lagi, lanjut dia, bila mereka tidak masuk atau bolos. Maka jelas sanksi pemotongan total TKD dilakukan. **Baca juga: Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

“Jadi kalau tidak masuk, itu sudah jelas sanksi TKD satu bulan dipotong. Tapi kalau hanya terlambat berarti ada pemotongan sesuai dengan per menit keterlambatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menghapus tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat membolos di hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 409 Tahun 2016. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tjahjo Tetap Yakin Pengangkatan Iriawan Sesuai UU

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat membawa persoalan pengangkatan Iriawan ke DPR dengan mengajukan hak angket, Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Syarat bergulirnya hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Rencana tiga fraksi DPR menggulirkan hak angket soal penetapan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, tak bikin Mendagri Tjahjo Kumolo gentar.

Tjahjo mengaku sudah siap pasang badan menghadapi DPR. Kata dia, keputusannya mengangkat Iriawan sudah sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang.

“Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan, yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tjahjo, kemarin.

Menteri asal PDIP ini menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden. **Baca juga: DPR Puji Kecekatan TNI AL, Gagalkan Penyelundupan 14 Ribu Miras Malaysia

Sebelumnya, Hak angket ini digagas Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKS. Waketum Demokrat Syarief Hasan optimis, usulan hak angket ini akan berhasil.

“Saya kira tak akan sulit,” kata Syarif, Rabu (20/6) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan ada 15 anggota Fraksi Demokrat yang sudah mendaftar. **Baca juga: 563 Ribu Kendaraan Keluar dari Jakarta Melalui GT Cikarang Utama Sejak H-8

“Ini akan bertambah lagi saat libur Lebaran usai 25 Juni,” kata Erma. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Nasional

Tiket Bus Dengan Sistem Online Segera Diberlakukan

Published

on

By

metaonline.id
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (istimewa)

METAONLINE,- Banyak cara guna menjamin kenyamanan penumpang moda transportasi darat, kinni pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera menerapkan pembelian tiket bus sistem online.

“Kami akan pastikan dalam tiga bulan ini tiket (bus) sudah online semua,” kata Budi di Jakarta Timur, Selasa (19/6).

Ia mengungkapkan, sistem online pembelian tiket bus sudah diterapkan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. **Baca juga: Asyik.. Kini Membuat SIM Baru Bisa Secara Online

“Saya sudah satu tahun ini memberikan kesempatan (pembelian tiket online) dengan contoh di Pulogebang, tapi memang belum terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menurut Budi, penjualan tiket secara online ini sangat penting, karena berguna untuk mengontrol harga dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.

“Di hari biasa tarifnya Rp350 ribu. Kalau di hari Lebaran ini bisa Rp 520 ribu. Jadi naiknya 50 persen. Itu karena sistem ticketing yang belum online,” katanya.

“Tarifnya tidak merata, jadi masih ada keraguan di kalangan masyarakat karena sistem pembayaran tiket yang tidak online,” lanjut Budi.

Dengan penerapan sistem online pembelian tiket masyarakat bisa merasa lebih aman karena sudah tahu dirinya sedang berhubungan dengan pihak perusahaan bus mana. (Sir/bbs/net)

Continue Reading

Trending