Connect with us

Kota Tangerang

Aplikasi LAKSA, Merespon Cepat Pengaduan Masyarakat

Published

on

Walikota Tangerang H. Arief Wismansyah saat meninjau TLR. (Ist)

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang telah membuat layanan pengaduan masyarakat berbasis teknologi dan informasi. Aplikasi tersebut bernama Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda atau disingkat menjadi LAKSA. Adapun silsilah nama LAKSA diambil dari makanan khas Kota Tangerang.

Aplikasi LAKSA berfungsi untuk merespon berbagai pengaduan warga dari mulai urusan kesehatan, infrastruktur, pendidikan hingga pelayanan di kantor pemerintah dan untuk kemudian ditindak lanjuti secara cepat dan efesien. Aplikasi ini pun telah terintegrasi dalam portal Tangerang LIVE. Sehingga bisa didownload oleh masyarakat melalui Android Playstore maupun App Store.

Tangerang Live Room menjadi pusat penerima informasi dari masyarakat. (*)

Aplikasi LAKSA merupakan salah satu aplikasi layanan masyarakat dari total 30 aplikasi yang berada di portal Tangerang LIVE. Adapun total aplikasi yang dimiliki Pemkot Tangerang saat ini adalah sebanyak 174 aplikasi dengan rincian 111 aplikasi layanan publik dan 63 aplikasi manajemen pemerintahan. Seluruh aplikasi yang sudah dibuat, telah terintegrasi dalam satu basis data yang berada di Tangerang LIVE Room.

Sejak diluncurkan tahun 2016, Aplikasi LAKSA sangat membantu kerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kurun satu tahun, ada ribuan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi LAKSA. Berbagai pengaduan pun direspon sangat cepat karena laporan yang masuk dari masyarakat dan diterima petugas jaga di Tangerang LIVE Room dan diteruskan ke call center di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tampilan download aplikasi laksa di play store. (*)

Laporan yang masuk akan diberi tanda merah, untuk yang sedang dalam proses penyelesaian maka tandanya kuning dan jika telah selesai berwarna hijau. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas, akan disertai dengan foto maupun video sebagai bukti laporan telah ditindak lanjuti. Pimpinan dari setiap OPD hingga Wali Kota bisa memantau setiap laporan yang masuk di aplikasi LAKSA. Sehingga, pengaduan dari warga dipastikan akan ditindak lanjuti.

Aplikasi LAKSA yang serupa dengan aplikasi pengaduan masyarakat lainnya milik Kabupaten/Kota, sudah mendapat apresiasi dari Kementrian maupun instansi/lembaga dan banyak diduplikasi.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tangerang membuka secara luas proses kerjasama dalam pengembangan Smart City. Komitmen tersebut tertuang dalam Tangerang Smart City Partenership. Isinya adalah, Kabupaten/Kota bisa menduplikasi aplikasi yang dimiliki Pemkot Tangerang secara cuma – cuma. Sebab Pemkot Tangerang menginginkan adanya sinergi dalam menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan efesien serta mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, dilakukannya pengembangan Smart City dikarenakan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan dengan sangat cepat. Melalui teknologi dan informasi, diharapkan segala kinerja di lapangan dapat terpantau dan masukan dari warga dapat direspon dan ditanggapi secara tepat.

Aplikasi LAKSA, lanjut Walikota, adalah bagian dari Pemerintah dalam menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Sehingga Pemerintah bisa mengetahui permasalahan di lapangan yang belum terlayani dengan baik untuk dapat ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan sarana dan sarana yang ada untuk dapat dimaksimalkan.

“Kami akan merespon setiap laporan yang masuk sebagai bahan evaluasi kerja dan meningkatkan kerja kami. Masukan yang disampaikan melalui Aplikasi LAKSA adalah bagian dari keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, Aplikasi LAKSA banyak diduplikasi oleh Kabupaten/Kota yang berkunjung dan melakukan kerjasama. Pemkot Tangerang sangat terbuka dan tidak mengenakan biaya dari kegiatan duplikasi aplikasi tersebut. Sebab semangat yang ingin dikedepankan adalah mengenai sinergi untuk mewujudkan pemerintah yang merespon cepat setiap masukan warga.

“Setiap pelayanan memerlukan masukan dari masyarakat secara langsung. Dengan adanya layanan ini kami memberikan ruang bagi warga dan juga sinergi membangun kota,” paparnya. (ADV)

Kota Tangerang

Arief: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Harus Tepat Sasaran

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat sambutan. (Uad)

TANGERANG,MO – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah membuka acara – Untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Workshop Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tangerang Tahun 2019, yang bertempat di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Dalam sambutannya, ia berharap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membawa kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera. “Kita harapkan program ini benar-benar sampai ke masyarakat. Untuk itu perlu adanya akuntabilitas dan transparansi,” ujar Arief.

Berdasarkan data Kemensos RI terdapat 49.328 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai 65 milyar rupiah lebih yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang. Arief pun menginstruksikan Dinsos Kota Tangerang untuk mendata kembali KPM yang benar-benar berhak menerima BPNT.

“Nanti akan kita data ulang sambil berjalan benar gak datanya. Supaya masyarakat bisa sama-sama mengevaluasi bahwa bantuan ini berhak untuk mereka yang membutuhkan,” tegas Arief didepan 325 peserta workshop.

“Jangan sampai yang harusnya menerima malah gak dapat, dan yang tidak berhak malah dapat,” imbuhnya lagi.

Arief pun mendorong kerjasama dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan aparatur wilayah agar masyarakat mendapatkan haknya.

“Jangan ada yang motong-motong. Ini buat masyarakat, sehingga terbangun keadilan sosial,” tukasnya. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Jumlah PMKS di Kota Tangerang Alami Penurunan

Published

on

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menyampaikan laporan kinerja 2015-2018, Rabu (13/3). (ist)

TANGERANG,MO – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi persoalan disetiap daerah, termasuk Kota Tangerang. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan berbagai program yang digencarkan Pemkot Tangerang.

Walikota Tangerang, Arief Wismansyah menyampaikan, menurut data dilapangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami penurunan sebanyak 2,93 persen.

“Artinya apa yang kita lakukan selama lima tahun mulai dari pelayanan jaminan lanjut usia, pelayanan kesejahteraan lewat WKSBM ditingkat RT, RW, hingga Kelurahan berhasil,” papar Arief saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Empat Raperda Kota Tangerang, Rabu (13/3).

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Program Bedah Rumah berhasil dibangun 6.248 unit rumah tidak layak huni dan jamban sehat sebanyak 4.033 unit.

“Pencapaian ini pada akhirnya merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, artinya seluruh program yang kita berikan tertuju untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang dia.

Arief juga mengungkap, dari segi birokrasi Pemkot berhasil meraih WTP dan AKIP. Kemudian lewat Program Tangerang Cerdas indeks pendidikan mencapai 72,87 poin. Kesehatan mencapai 79,12 poin dan untuk pelayanan publik sudah ada 123 layanan perijinan online.

Dari segi infrastruktur, Pemkot Tangerang telah melakukan pengendalian banjir dengan membangun pusat-pusat pengendalian banjir sehingga 31 titik banjir telah teratasi.

“Pengerukan lumpur, pembuatan sumur resapan air, sampai pembuatan biopori juga dilakukan intinya semua ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat,” pungkas Arief. (uad)

Continue Reading

Kota Tangerang

Bandel, Perusahaan di Tangerang Tak Daftarkan Karyawan ke BPJS

Published

on

Sosialisasi BPJS kepada para pelaku usaha. (uad)

TANGERANG,MO – Wakil Walikota Sachrudin mengimbau para pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Pasalnya, masih terdapat perusahaan yang tidak daftarkan karyawannya dan menunggak iuran BPJS.

“Saya harapkan perusahaan yang ada di Kota Tangerang ikuti aturan main dalam mensejahterakan karyawannya melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tutur Sachrudin.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dimana BPJS ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan 4 program yaitu, Jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun (JP).

Sementara itu, Mokh. Rakhmansyah, Kepala Disnaker Kota Tangerang menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pengusaha mau mendaftarkan para pekerja ke dalam BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami mengundang kepala kantor BPJS wilayah Cikokol, Cimone dan Batuceper untuk mensosialisasikan berbagai manfaat jika bergabung kedalam BPJS. Sekaligus meminta data perusahaan mana saja yang masih tidak mengikuti aturan main yang berlaku,” katanya.

Dia menegaskan, jika masih ada perusahaan yang membandel akan dilanjutkan data tersebut pada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Banten khususnya bidang pengawasan untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut keterangan dari kepala kantor BPJS wilayah Batuceper Ferry Yuniawan, berbagai kasus yang ditemukan masih terbilang cukup banyak terutama di lini usaha kecil dan menengah.

“Ada yang punya karyawan 50 orang, ternyata yang didaftarkan hanya 25 orang. Ada juga yang masih menunggak,” ucqpnya menjelaskan beberapa kasus.

“Negara hadir melalui program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial,” tandasnya. (uad)

Continue Reading

Trending