Connect with us

Serang

Andika Minta Caleg Golkar Banten ‘All Out’ Menangkan Jokowi-Maruf

Published

on

Sejumlah fungsionaris DPP Golkar Banten menghadiri Pembekalan Caleg Golkar Banten di Pemilu 2019 yang digelar DPD Golkar Provinsi Banten di Hotel Ratu Ultima Horison, Kota Serang, Rabu (31/10/2018).

SERANG, MO – Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Banten Andika Hazrumy meminta calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Banten untuk all out memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. Menurut Andika yang juga Wakil Gubernur Banten tersebut, memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf tersebut sudah menjadi kebijakan final Partai Golkar dalam mengusung pasangan calon di Pilpres 2019.

“Tentu saja kami dalam hal ini selaku Ketua BPP DPP Golkar Wilayah Banten, mengingatkan Caleg Golkar Banten untuk mengamankan kebijakan DPP tersebut,” kata Andika usai menghadiri Pembekalan Caleg Golkar Banten di Pemilu 2019 yang digelar DPD Golkar Provinsi Banten di Hotel Ratu Ultima Horison, Kota Serang, Rabu (31/10/2018).

Andika meyakini upaya pemenangan pasangan Jokowi-Maruf Amin di Banten dapat dilakukan secara maksimal oleh seluruh caleg, kader dan fungsionaris Partai Golkar di Banten. Dia menyebut keberhasilan Presiden Joko Widodo selama 4 tahun memimpin saat ini bisa dirasakan signifikan oleh masyarakat hingga ke akar rumput.

Putra Mantan gubernur Banten ini juga menyebut kinerja Jokowi tersebut meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan waduk, pemerataan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan pendidikan dasar melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, higga reforma agraria melalui pembagian sertifikat tanah kepada warga pemilik lahan yang selama ini belum memiliki sertifikat tanah.

“Faktor Cawapres KH Ma’ruf Amin yang notabene sebagai putera Banten itu juga bisa mendorong optimalisasi pemenangan pasangan capres yang kita usung ini,” imbuhnya.

Lebih jauh Andika mengatakan, pasangan Jokowi-Maruf diagendakan akan melakukan kampanye pertama kalinya di Banten pada 3 November mendatang. Namun demikian Andika mengaku pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait lokasi pasangan nomor urut 01 tersebut akan berkampaye di Banten. “Yang jelas itu hari ibur dimana diperbolehkan Pak Jokowi berkampanye,” imbuhnya.

Sementara itu Sekjen DPP Golkar Lodewijk Paulus yang juga hadir dalam acara tersebut, dalam sambutannya memaparkan sejumlah strategi yang harus dijalankan oleh Caleg Golkar dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Kepada pers, Lodewijk yang juga mantan Danjen Kopassus tersebut mengatakan, saat ini Partai Golkar juga telah mengubah sejumlah strategi pemenangan pemilu dari yang cenderung konvensional seperti pertemuan terbuka dengan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Slogan saja misalnya, kalau dulu Suara Golkar Suara Rakyat, sekarang menjadi Suara Rakyat Suara Golkar. Jadi kalau dulu terdengar egois, sekarang apa mau rakyat ya itu mau Golkar,” ujarnya.

Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dalam sambutannya mengatakan, saat ini lah Banten harus mampu berbicara di tingkat Nasional dengan terbukanya peluang bagi putera Banten untuk menduduki posisi orang nomor dua di tingkat Nasional.

“Kita sebagai orang Banten harus bangga ada putera Banten yang Insha Allah akan menjadi Wakil Presiden. Sejauh ini bahkan untuk sekedar menjadi menteri saja, orang Banten bisa dihitung dengan jari sebelah,” kata Tatu. (fi)

Banten Raya

Gubernur Banten Akan Fasilitasi Perselisihan Menkumham Dengan Walikota Tangerang

Published

on

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara perseteruan antara walikota Tangerang dengan Menkumham. Menurut dia, sejatinya hal tersebut tidak terjadi karena saling melayani masyarakat.

“Saya akan kordinasi untuk fasilitasi. Berpemerintahan itu kan harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintahan saling lapor,” ucap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Dia melanjutkan, menjalani roda pemerintahan juga harus sesuai etika karena konsekwensi pemerintahan harus ada untuk rakyat. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang.

“Negara harus hadir, melayani pelayanan publik rakyat sesuai dengan haknya. Ya dalam Undang-undang pelayanan publik,” kata mantan Walikota Tangerang dua periode ini.

Selain soal etika, pemerintahan juga menyesuaikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya dilain pihak, dalam situasi ini rakyat jangan dirugikan perseteruan ini antara pemerintah dengan pemerintah.

“Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini. Pemerintah harus ada menjaga bingkai NKRI,” ucap WH.

Terkait dengan rencana Kemendagri yang akan mengklarifikasi Walikota Tangerang Arief R Wismansyah bersamanya, menurut WH dirinya siap dan akan melaksanakan perintah Mendagri.

“Sesuai perintah Mendagri siap, akan saya laksakan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus perselisihan tersebut mencuat ketika Menkumham Yasona Laoly berkunjung ke Kota Tangerang dan mempermasalahkan lahan milik Kemenkumham.

Dari persoalan itu kemudian memanjang hingga Pemkot Tangerang menghentikan kegiatan pelayanan yang berada di lingkup lahan milik Kemenkumham. Lantas, Yasona Laoly pun melaporkan Walikota Tangerang atas penguasaan lahan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang. (bono)

Continue Reading

Banten Raya

UAD Yakini Hasil Rakerda Mampu Mencetak Pemuda – Pemudi Dengan Sejuta Ide Dan Langkah Nyata

Published

on

KAB. SERANG, MO – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2019 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang telah menghasilkan banyak ide dan gagasan untuk kemajuan pemuda di kota yang bermottokan akhlaqul karimah, Minggu (14/7/2019) dini hari di Hawaii Resort Hotel Anyer Provinsi Banten.

Dengan mengambil tema “From Ideas To Act” diharapkan mampu mencetak pemuda-pemudi dengan sejuta ide dan sejuta langkah nyata untuk menumbuhkembangkan kreativitas para pemuda.

Ketua KNPI Kota Tangerang, Uis Adi Darmawan mengatakan, banyak sekali usulan yang disampaikan para peserta untuk memberikan pembinaan terhadap pemuda. “Alhamdulillah, semua bidang telah menyampaikan secara terbuka rencana program kerjanya dihadapan para peserta lainnya,” jelasnya.

“Seperti bidang pendidikan yang telah merumuskan dan memaparkan soal rencana adanya kampung cerdas yang ditunjang dengan program tangerang cerdas yang diinisiasi oleh pemerintah kota tangerang harus disambut baik oleh teman-teman pemuda. Selain rencana adanya kampung cerdas, bidang pendidikan juga memiliki program go to school yang tujuannya memberikan edukasi organisasi kepada adik-adik SMP/SMA untuk membangun wilayahnya masing-masing, karena secara otomotis mereka berdomisili di Kota Tangerang sehingga program KNPI Kota Tangerang tepat sasaran,” sambung pria yang biasa dipanggil UAD, yang di dampingi oleh Ketua Bidang Pendidikan KNPI, Abdul Kadir.

UAD juga menyampaikan, selain program-program kerja yang disampaikan, banyak peserta yang merekomendasikan prihal kebutuhan organisasi secara internal dan external yang tujuannya membangun kota layak pemuda.

“Ada beberapa rekomendasi seperti mengembalikan pengurus-pengurus kepada OKP (Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan-rd) yang terhimpun bila mana tidak aktif menjalankan roda organisasi sesuai aturan yang berlaku, merekomendasikan pengurus-pengurus yang sudah menempati jabatan baru untuk tidak double pengurus, dan mendorong pemerintah Kota Tangerang untuk segera mungkin melakukan revitalisasi gedung pemuda di tahun 2019,” pungkasnya.(rils/bono)

Continue Reading

Serang

Antisipasi Penggenangan Dana Pajak, Gubernur Banten Gandeng KPK

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim saat wawancara awak media. (Ist)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Banten kini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendongkrak pendapatan salah satunya melalui pajak.

Peningkatan pendapatan daerah juga menjadi salah satu masukan Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang pada Rabu (10/7/2019).

“Kan sekarang KPK membantu untuk menaikkan pendapatan. Badan Pendapatan kan mulai keliling-keliling tuh, dengar belum? Mereka nyatetin wartawan punya motor apa nggak, punya mobil apa nggak, udah bayar apa belum,”ujar Gubernur seraya berseloroh.

Peran KPK, lanjut Gubernur, dengan membantu saran dan masukan aksi-aksi yang dapat dilakukan Pemprov guna meminimalisir terjadinya ‘penggenangan-penggenangan’ dana, mengefektifkan dan memaksimalkan serapan anggaran dan menarik potensi-potensi lainnya.

“Hal-hal lain yang menjadi catatan DPRD tentu menjadi catatan buat saya dan teman-teman di OPD, dan akan ditindaklanjuti terutama dalam pelaksanaan APBD 2019,”ujarnya.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dalam proses panjang selama pembahasan dan pelaksanaan. Meskipun ada perbedaaan pandangan dan pendapat, namun akhirnya bisa disepakati bersama pada hari ini.

“Saya apresiasi dan menghargai kerja keras semua unsur baik eksekutif maupun legislatif, dan sesuai harapan eksekutif semua berjalan lancar dalam waktu relatif cepat,”imbuhnya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni dan dihadiri 56 anggota DPRD. Sementara, Juru Bicara Banang DPRD Banten Budi Prajogo dalam laporannya menyampaikan bahwa pendapat fraksi atas raperda tersebut menyetujui laporan ini untuk ditetapkan sebagai Perda. Selain itu, pihaknya mengapresiasi Gubernur dan jajaran atas opini WTP selama 3 tahun.

“Kami juga berharap agar Gubernur dapat memberi motivasi OPD penghasil PAD agar bisa melampaui target, mampu mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang telah dicapai namun terua menggali potensi pendapatan daerah yang lain,”tuturnya. (uad)

 

Continue Reading

Trending