Connect with us

Serang

Alasan Wahidin Ingin Wujudkan Berobat Gratis di Banten

Published

on

Gubernur Wahidin Halim usai dialog dengan awak media di Tangerang, Rabu (28/2). (ADI/METAONLINE)

TANGERANG, MO – Pelayanan kesehatan menjadi salahsatu fokus kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Salahsatunya melalui program berobat gratis seluruh rumah sakit yang ada di Banten.

Meski pemerintah pusat sudah menjalankan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni BPJS, Gubernur Wahidin Halim menegaskan akan tetap menjalankan program biaya berobat gratis tersebut.

Menurut Wahidin, biaya berobat gratis yang diterapkan pihaknya tak lain untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan mengcover kebutuhan masyarakat. Disebutkan Wahidin, walau ada BPJS, faktanya masih ada dua juta orang lebih yang belum terlayani.

“Upaya-upaya yang kami lakukan ini sangat penting dan tidak bertentangan, karena tujuannya sama membantu masyarakat,” tegas Wahidin saat pertemuan dengan awak media di salahsatu rumah makan di Tangerang pada Rabu (28/2/2017).

Diungkapkan Wahidin, dua juta orang yang belum terlayani BPJS karena tidak mampu membayar iuran bulanan membuat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Banten. Maka itu, Pemerintah berkewajiban membantu masyakaratnya.

“Coba siapa yang tega melihat warga ke RS ditolak gara-gara gak punya BPJS?. Kalau kita mau membantu, masa dianggap langgar undang-undang, itu logika mana yang dipakai,” jelasnya.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu mempersilahkan bagi yang mampu untuk mengikuti BPJS, tapi bagi yang tidak akan digratiskan biaya pengobatannya.

“Orang masuk RS juga kan tidak semua dilayani BPJS atau tidak dicover keseluruhan, coba siapa yang tanggung jawab sementara mereka tidak punya uang,” tuturnya

“Oleh karena itu ikhtiar kami mengakses warga bisa diakomodasi biaya berobat gratis. UUD 1945 juga menyebutkan warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” imbuhnya lagi.

Saat ini, lanjut Wahidin, pihaknya sedang berusaha mengatasi persoalan ini dengan cara bernegosiasi bersama pemerintahan pusat. Sistem yang dipakai yakni berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada umumnya yang mengaharuskan peserta membayar premi sejak awal.

“Negosiasi dengan pemerintahan pusat yaitu kami akan mendaftarkan semua warga miskin di Banten sebagai BPJS Kesehatan. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya,” ucapnya.

Ditambahkan Wahidin, dengan program unggulan yang dia terapkan akan menangging seluruh biaya rumah sakit sampai operasi. Anggarannya pun sudah disediakan dan APBD Banten mampu menjalankan program tersebut.

“Jadi kalau ada RS yang nolak pasien dengan tidak cukup alasan, saya akan berikan sanksi, kalau bisa dicabut ijin operasionalnya,” tukas dia.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Serang

Pemprov Bangun Hunian Sementara Korban Tsunami

Published

on

Gubernur Bante, Wahidin Halim (berpeci) di sela rapat koordinasi dengan jajarannya di Kantor Bappeda, Kp3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Pemerintah Provinsi Banten tengah membangun hunian sementara bagi korban tsunami Pandeglang-Serang. Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat Rapat Koodinasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda), KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (7/1/2019).

WH menjelaskan, saat ini Pemprov Banten dengan Pemkab Pandeglang, BNPB dibantu TNI dan Polri sedang membuat hunian sementara untuk masyarakat yang rumahnya terkena tsunami, termasuk membangun sekolah darurat.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah yang bisa meringankan beban korban tsunami, provinsi  harus  hadir untuk terus berkordinasi dengan pihak terkait. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi akan kita laksanakan,” ujar WH.

Kepada RSUD Banten, WH mengharapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk melengkapi sarana dan prasarana. “Rumah sakit banten harus menjadi rujukan bagi masyarakat Banten karena kesehatan adalah salah satu prioritas program Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam Rakor itu juga, WH memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) Provinsi yang sudah bekerja dengan baik pada tahun 2018.

“Kita  (Pemprov) akan memberikan reward berupa tunjangan kinerja (tukin) kepada ASN yang melaksanakan tugas atau kinerja dengan baik, tetapi bagi ASN yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas dengan baik maka akan di berikan punishment atau hukuman,” kata WH.

Dalam rapat tersebut WH meminta kepada masing masing kepala OPD untuk memaparkan capain realisasi anggaran tahun  2018 dan perencanaan  yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

“Untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat segera dikerjakan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dipercepat kenapa harus ditunda-tunda,” katanya.

Gubernur WH juga meminta  kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan lelang secepatnya, agar pelaksanaan pembangunan bisa di selesaikan dengan target yang direncanakan. (fi)

Continue Reading

Serang

Apel Gabungan, WH Ingatkan ASN Jaga Alam

Published

on

Sejumlah ASN mengikuti Apel Pagi Gabungan di KP3B, Curug, Serang, Senin (7/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov Banten untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya.

“Kalau kita memahami ayat-ayat kauniyah sudah diingatkan tentang tugas kita untuk menjaga, memelihara serta mengurus alam,” kata WH saat memimpin apel gabungan awal bulan di lapangan apel Setda KP3B, Curug Kota Serang. Senin (7/01/2019).

Menurut Gubernur, peristiwa tsunami di Selat Sunda kemarin merupakan peringatan dari tuhan agar manusia tidak serakah dan merusak alam, “saya kira maknai sendiri serta baca ulang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, gunung, langit, laut, air dan lain sebagainya yang menimpa masyarakat dan diri pribadi kita,” jelas Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berakhlak, bekerja dengan baik, bagaimana disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak perlu ngambil di youtube atau baca media-media hoaks cukup kita sadari sendiri saja dibarengi dengan muhasabah dan introspeksi diri” tegasnya.

WH, sapaan akrabnya turut menyoroti tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemprov Banten. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten masih ada yang tidak apel. Mereka, katanya, merupakan contoh orang yang tidak ber-muhasabah, tidak introspeksi diri serta tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

“Kalau saya pecat itu merupakan musibah buat mereka tetapi kalau buat saya bersama Wakil Gubernur itu merupakan suatu ketentuan dan perundang-undangan tentang ASN,” terang WH. (fi)

Continue Reading

Serang

Gubernur Pastikan Logistik Korban Bencana Tercukupi

Published

on

WH didampingi jajarannya meninjau Pusat Posko Bantuan Logistik Langsung di KP3B, Curug, Serang, Rabu (2/1/2019).

SERANG, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) memastikan bantuan logistik untuk korban bencana tsunami Selat Sunda di Banten tercukupi. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi Posko Pusat Bantuan Langsung Logistik Peduli Tsunami Selat Sunda di Gedung Plaza Aspirasi, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (2/1/2019).

Kedatangan WH didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ino S Rawita, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Banten dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir.

Dalam kesempatan tersebut, WH meminta seluruh pihak terkait agar lebih memantapkan koordinasi dalam kaitan penanganan pengungsi. Khususnya terkait pemutakhiran data korban (pengungsi), ketersediaan bantuan logistik dan distribusi logistik dengan tujuan agar penanganannya tepat sasaran.

Termasuk antisipasi menjelang masa masuk sekolah pada 7 Januari 2019 nanti, Gubernur ingin memastikan agar petugas (tim) di lapangan menyediakan tempat untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa kelas-kelas darurat menggunakan tenda atau sebagainya untuk awal masa pemulihan sambil menunggu ketersediaan tempat yang cukup representatif bagi anak sekolah.

Gubernur meminta dinas terkait agar melakukan pendataan siswa beserta penempatan posisi yang tepat untuk dijadikan lokasi KBM, dan mencatat kebutuhan agar proses KBM bisa berjalan dengan baik. (fi)

Continue Reading

Trending