Connect with us

Kota Tangsel

Airin Rachmi Diany Hadiri Kampanye Perbaikan Gizi

Published

on

TANGSEL, MO – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menghadiri kegiatan Kampanye Perbaikan Gizi Pada 1000 HPK Bagi Petugas Kesehatan, Kader dan Sektor Terkait di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Setu, Tangsel pada Rabu, 21 Agustus 2019.

Menurut Airin, Indonesia terus menyerukan dan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena kualitas manusia ditentukan sejak awal janin bertumbuh di dalam tubuh seorang ibu.

“Seribu HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak. Seribu hari pertama kehidupan ini terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Apa yang terjadi pada masa ini, termasuk nutrisi yang diterima oleh bayi saat dalam kandungan dan menerima ASI, memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat usia dewasa,” ungkapnya.

Seorang ibu hamil harus berjuang menjaga asupan nutrisinya agar pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan janinnya optimal. Idealnya, berat badan bayi saat dilahirkan adalah tidak kurang dari 2500 gram, dan panjang badan bayi tidak kurang dari 48 cm. Inilah alasan mengapa setiap bayi yang baru saja lahir akan diukur berat dan panjang tubuhnya, dan dipantau terus menerus terutama di periode emas pertumbuhannya, yaitu 0 sampai 2 tahun.

“Dalam kurun waktu 2 tahun ini, orang tua harus berupaya keras agar bayinya tidak memiliki panjang tinggi badan atau panjang badan yang stunting (pendek).Yang di khawatirkan adalah di dalam kandungan ada gangguan pertumbuhan, sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif (intelegensia),” terangnya.

Salah satu prioritas pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 adalah perbaikan gizi, khususnya stunting (pendek/kerdil), karena hal ini merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dampaknya menimbulkan risiko penurunan kemampuan produktif suatu bangsa. Hal ini yang melatarbelakangi sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting.

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.

Masalah gizi anak yang berdampak pada stunting dan kekurangan gizi pada ibu hamil seringkali tidak disadari baik itu oleh individu, keluarga maupun masyarakat sebagai sebuah masalah yang harus dicegah dan diselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang gizi dan perilaku kesehatan yang tepat, khususnya tekait bagaimana memilih, mengolah dan menyajikan makanan yang baik bagi keluarga.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memerlukan perhatian khusus dari tenaga medis dan ahli professional terkait untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya 1000 HPK.

“Melalui momen acara ini, saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sedang, sudah, dan akan kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan,” ajaknya.(darma)

Kota Tangsel

Buka HPSN, Bang Ben : Membangun Tangsel Harus saling Memiliki dan Menjaga

Published

on

TANGSEL, MO – Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, membuka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Rabu (26/02) di Amphiteater Jaletreng River Park Taman Kota 2 BSD Serpong.

Dalam kegiatan ini, Benyamin Davnie mengajak kepada masyarakat untuk membangun kesadaran agar tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak menggunakan Plastik sekali Pakai.

“Kalo ada yang buang pelastik sembarangan, kita tegur, kita ingatkan, harus ada keberanian masyarakat untuk menegur. Kita harus sama-sama membangun Kota Tangerang Selatan ini, harus merasa saling memiliki dan menjaga,” Kata Benyamin Davnie.

Bang ben juga menjelaskan soal jumlah sampah dalam sehari yang ada di kota Tangsel. Kurang lebih ada 1.600.000 ribu jiwa dengan 452 ribu rumah tangga, kota tangsel dalam sehari bisa menghasilkan kurang lebih hampir 900 ton.

“Pemerintah kota tangerang selatan saat ini terus berjuang untuk berbagai hal, yang terkait upaya upaya untuk meminimalisir produksi sampah, menangani dan mengelola sampah, maka dari itu kita harus bersama dalam menangani persoalan ini,” Jelasnya.

Sesuai dengan kepres Nomor 35, Lanjut Bang Ben, bahwa Tangerang Selatan masuk kepada 12 kota yang di tetapkan Presiden Joko Widodo dalam proyek PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

“Pemerintah Kota Tangsel juga terus berjuang memperluas tempat pembuangan akhir sampah di cipeucang. Kita juga sedang dalam proses, bahwa tangsel 12 kota yg di tetapkan oleh bapak presiden dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA), investasi ini sangat mahal, kurang lebih 18 triliun dan membutuhkan tekhnologi yang tinggi” Tambah Bang Ben.(BS)

Continue Reading

Kota Tangsel

Pemkot Tangsel Gelar Musrenbang Kecamatan

Published

on

TANGSEL, MO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mulai melaksanakan Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Diawali di Kecamatan Serpong pada Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Camat Serpong Dwi Suryani, mekanisme Musrenbang Kecamatan ini diawali dari Pra Musrenbang yang telah dilaksanakan di tingkat RW dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kelurahan.

“Kami telah menyepakati usulan-usulan atau pagi indikatif yang telah ditentukan yaitu untuk Kelurahan sebesar Rp 18 Milyar terbagi di 9 Kelurahan, sedangkan pagu Kecamatan sebesar Rp 4.2 Milyar,” ungkap Dwi.

Lanjutnya, untuk Musrenbang F1 Kelurahan sudah fix usulannya. Ia menargetkan 50 persen untuk fisik dan 50 persen untuk non fisik. Masih ada 32 kegiatan di F2, ini tugas delegasi untuk memilih secara selektif mana saja yang akan dimasukan ke pagu indikatif Kecamatan atau tidak.

“Mudah-mudahan 32 kegiatan ini juga bisa terlaksana di OPD atau reses Dewan. Untuk Kecamatan tersedia Fisik 123 Kegiatan dan Non Fisik 42 kegiatan, tinggal menentukan kegiatan apa yang bisa sesuai dengan yang diharapkan,” bebernya.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan bahwa Musrenbang ini merencanakan aktivitas kegiatan pada 2021 mendatang.

“Delegasi yang sudah ditunjuk dari Kelurahan saya berharap mampu untuk bisa berfikir dan merencanakan, membawa pemikirannya untuk tahun 2021. Kita diminta untuk berpikir jauh kedepan akan seperti apa,” ungkap Benyamin.

Menurutnya yang harus diperhatikan pada Musrenbang adalah jumlah penduduk. Karena aktifitas pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu harus diperhitungkan.

“Kami berharap apa yang sudah dirumuskan di tingkat Kelurahan menjadi prioritas pada perumusan di tingkat Kecamatan. Bagaimana kemudian pergerakan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya,” bebernya.

Dilokasi yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa Musrenbang ini untuk perencanaan pembangunan di 2021, dimana merupakan akhir dari jabatannya memimpin Tangsel. RPJMD akan diselesaikan sampai 2021.

“Untuk penyusunan program kegiatan masih tanggung jawab saya. Kami melakukan percepatan di tahun 2020, sehingga akhir masa jabatan saya, janji sudah selesai dan semua terpenuhi,” paparnya.

Jangan lupa pastikan apa yang jadi masukan F1 sudah masuk sistem. Tinggal melihat F2 nya bisa masuk ke F1 Kecamatan atau tidak. Walikota Airin berharap Musrenbang dapat berjalan dengan baik dan ada program skala prioritas. (BR)

Continue Reading

Kota Tangsel

Wakil Walikota Tangsel Ingatkan Hasil LPPD Jadi Acuan APBD

Published

on

TANGSEL, MO – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun penuh.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan bahwa hasil dari LPPD harus berisikan informasi yang jelas dan benar. Semua aktivitas dari program satu tahun penuh harus tercantum di dalam LPPD.

”Kita harus menyampaikan apa yang kita kerjakan dan hasilnya seperti apa. Sehingga aktivitas a sampai z dari tanggal 1 Januari harus sudah ada laporannya,” ujar Benyamin dalam Acara Evaluasi Mandiri LPPD di Bupe Cilenggang, Senin (24/02).

Dia menambahkan LPPD itu nantinya akan dilaporkan kepada DPRD. Sebagaimana keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah selama satu tahun. Di dalamnya harus ada keterangan apa yang dilakukan setahun kemarin.

”Berapa uang yang kita punya hasilnya seperti apa. DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat,” ujar dia.

Sehingga laporan harus benar dan jelas. Sebagaimana nantinya LPPD ini bisa menjadi sumber informasi bagi lapisan masyarakat. Misalnya media, ASN atau siapa saja masyarakat. LPPD harus dikemas dengan baik apalagi sudah diidasari oleh peraturan.
Kemudian pada saat yang bersamaan pada tahun 2020, perlu dibahas apa yang harus kerjakan dengan acuan LPPD tahun 2019.

”Kita harapkan bisa dievaluasi secara mandiri. Kemandirian bukan saja pas saudah smpai ke inspektorat. Tapi, ketika masih di OPD, sudah dilakukan evaluasi,” kata dia.
Benyamin juga menyampaikan bahwa banyaknya laporan yang tidak lengkap disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah seringkali yang menyusun adalah staf honorer. Yang tidak mengerti kondisi pemerintahannya. Tanpa diawasi dan dipimpin dan diarahkan.

”Sementara yang dilaporkan kebijakan anggaran, kebijakan kegiatannya seperti apa. Berapapun besar anggarannya harus dipertanggungjawabkan. Inspektorat ini menjadi sumber pertama kepala daerah mencapai visi dan misi,” tambah Benyamin.

Sehingga dia mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar memantau pembuatan LPPD di masing-masing bidangnya. Kemudiam LPPD ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk APBD 2020. 2019 menjadi acuan ketika kita semua menyelesaikan musrenbang tingkat kota.(BR)

Continue Reading

Trending