Connect with us

Ekonomi

585 Perusahaan Gadai Swasta Belum Berizin

Published

on

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat saat jelang lebaran, banyak usaha pegadaian mengalami kenaikan yang signifikan. Namun sayang, masyarakat harus waspada menggunakan jasa gadai, terutama gadai swasta yang belum berizin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 585 perusahaan gadai swasta belum berizin. Sementara, perusahaan gadai swasta yang telah mengantongi izin baru mencapai 24 perusahaan. OJK pun mendorong 585 perusahaan yang belum berizin, segera mengurus syarat-syarat perizinan.

Selain itu, hingga Maret 2018, aset yang dimiliki perusahaan pergadaian swasta yang berizin dan terdaftar di mejanya mencapai Rp597 miliar. Sementara, aset yang dimiliki perusahaan gadai milik pemerintah, yakni PT Pegadaian, sudah menembus Rp50,3 triliun. Begitu juga dari sisi kekuatan ekuitas. Pegadaian memiliki ekuitas sebesar Rp18,93 triliun sementara perusahaan gadai swasta sebanyak Rp 86 miliar.

Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK II M Ihsanuddin mengatakan, dengan diurusnya perizinan gadai, setidaknya memudahkan OJK dalam melakukan pengawasan usaha gadai swasta.

“Jumlah pasti yang belum terdaftar hanya Allah yang tahu. Terdaftar 25, kita cabut satu jadi tinggal 24. Lalu dikoordinasikan dengan pegadaian sudah terdata 585 gadai yang belum terdaftar dan berizin di OJK. Ini berdasarkan tukar-tukaran data antara kita sama pegadaian,” terang Ihsanuddin di Jakarta.

Banyaknya jumlah usaha gadai swasta yang belum berizin, diakui Ihsan, membuat OJK kesulitan dalam melakukan pengawasan. Wasit lembaga keuangan ini pun mengancam bakal mencabut izin beberapa perusahaan pegadaian ilegal.

Per Mei 2018, perusahaan pegadaian yang terdaftar sebanyak 14 perusahaan dan yang sudah berizin 10 perusahaan Secara lebih rinci, 15 perusahaan pegadaian yang sudah terdaftar di OJK sepuluh di antaranya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dua koperasi, dua Persekutuan Komanditer atau CV, dan satu Usaha Dagang (UD).

Sementara itu, 10 perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK semuanya berbentuk PT. Dalam POJK tentang pegadaian sendiri, OJK juga mewajibkan adanya minimal modal disetor sebesar Rp 500 juta untuk perusahaan pegadaian yang lingkup operasionalnya wilayah kabupaten/kota, dan Rp 2,5 miliar untuk lingkup provinsi.

Dari 24 perusahaan tersebut, salah satunya perusahaan gadai pelat merah yakni PT Pegadaian Persero. Selebihnya merupakan pegadaian swasta. (Sir/bbs)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Penukaran Uang Baru Tembus Rp187 Triliun

Published

on

By

metaonline.id
istimewa

METAONLINE,- Bank Indonesia (BI) membuka jasa penukaran uang baru di berbagai lokasi sejak 14 Mei 2018, sebanyak Rp187,8 triliun uang baru telah terdistribusi kepada masyarakat.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, BI sebenarnya telah menyiapkan uang baru sejumlah Rp 188,2 triliun, atau meningkat 15,3 persen dari kebutuhan tahun lalu yang sebesar Rp 163,2 triliun. Jumat (8/6) merupakan hari kerja terakhir sebelum masa libur dan cuti Lebaran.

Masyarakat biasanya menggunakan uang baru untuk dibagikan kepada sanak saudara ketika bersilaturahmi di kampung halaman.

“Kami lihat (penyaluran) menggunakan moda transportasi melalui udara, laut, dan darat agar uang sampai ke masyarakat dalam jumlah yang cukup diinginkan,” kata Rosmaya.

Adapun sarana penukaran uang baru tersebut, disediakan di kantor bank dan kas keliling di 2.076 titik di seluruh Indonesia. Sementara di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodetabek) tersedia 160 titik.

Menurutnya, volume penukaran tertinggi terjadi di daerah Jabodetabek sebesar 42,9 persen. Kemudian, jumlah penukaran di Sumatera sebesar 19,3 persen, terutama di Sumatera Utara dan Aceh.

Untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang receh, BI bekerja sama dengan 15 bank di seluruh Indonesia. Adapun bank tersebut adalah BNI, Bank Mandiri, BRI, Permata Bank, BNI Syariah, Maybank, BRI Syariah, Bank Mega, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri Syariah, BTN, Bank BJB, Bank DKI, dan BCA. Tidak hanya itu, BI juga bekerjasama dengan lembaga non-bank seperti Pegadaian. (Sir/bbs)

Continue Reading

Ekonomi

Jelang Lebaran Jasa Tukar Duit Pinggir Jalan Sepi

Published

on

By

metaonline.id
ilustrasi/istimewa

METAONLINE,- Tempat penukaran uang pinggir jalan jadi primadona masyarakat jelang Lebaran. Transaksi yang mudah dan cepat, jadi salah satu kelebihannya.

Tapi pada lebaran tahun ini, warga yang ingin menukar uang terbilang sepi, bisa jadi karena ada anggapan uang dari tempat penukaran pinggir jalan palsu. Padahal, menurut penjual jasa penukaran uang yang tak jauh dari Terminal Kampung Rambutan, Sholeh, uang yang ditawarkannya asli dan berasal dari modalnya sendiri.

Sholeh mengatakan, menjelang Lebaran ini, dia mengeluarkan modal Rp60 juta untuk jasa penukaran uang. Dalam menjalankan usahanya, setiap uang Rp100 ribu yang ditukar, konsumen harus membayarnya Rp120 ribu.

Dia mengaku bahwa pekerjaannya itu berlandaskan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dia mendapatkan lembaran pecahan rupiah dengan nominal Rp2 ribu, Rp5 ribu, Rp10 ribu, danRp 20 ribu dari tempat resmi.

“Modal Rp60 juta saya punya, ya saya pinjam di bank resmi. Masa iya bank itu uangnya abal-abal,” ucap Sholeh.

Selain masih banyak menganggap uang yang mereka jajakan palsu, sambung Sholeh, sekarang banyak bank membuka jasa tukar uang kecil secara gratis.

“Makanya, sampai kini saya baru balik modal Rp 20 Juta,” ucapnya.(Sir/bbs)

Continue Reading

Ekonomi

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp2,7 T untuk Dukung Industri 4.0

Published

on

By

metaonline.id
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (istimewa)

METAONLINE,- Dari hasil rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Selasa lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran pada 2019 sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut guna menjalankan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.

“Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha idustri baru,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin.

DPR dapat memahami usulan tambahan anggaran Kemenperin, total anggaran tahun depan menjadi Rp5,3 triliun karena sebelumnya pagu indikatif 2019 sebesar Rp2,73 triliun.

Menperin menjelaskan, Making Indonesia 4.0 menjadi arah yang jelas guna mewujudkan aspirasi nasional, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Maka itu diperlukan partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh stakeholder agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan bangsa pemimpin,” tegasnya.

Lima sektor manufaktur yang bakal diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. (Sir/bbs)

Continue Reading

Trending