Connect with us

Lebak

1 Tahun WH-Andika, Kumala Bahas Persoalan Banten

Published

on

Mahasiswa Lebak dialog dengan gubernur Banten, Senin (14/5). (ADI/METAONLINE)

SERANG,MO – Gubernur Banten Wahidin Halim menerima Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) bertempat di Saung Joglo Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Senin, 14 Mei 2018.

Gubernur Banten menyambut baik dan langsung menerima secara pribadi para pengurus dan anggota KUMALA tersebut serta melakukan dialog dengan para Mahasiswa, yang sangat intens terhadap 1 (satu) tahun kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

Dalam dialog interaktif yang sangat terbuka dan berlangsung informal tersebut diikuti oleh ketua umum koordinator KUMALA dan ketua Departemen Penelitian Sosial Budaya dan Pendidikan (PSBP) serta 4 Akademisi UNTIRTA yang salah satunya rektor Untirta Prof. Sholeh Hidayat.

“Satu Tahun kepemimpinan Pak WH dan Pak Andika perlu mendapatkan kontrol dari mahasiswa, karena kami (mahasiswa) banyak menemukan beberapa permasalahan di Provinsi Banten, seperti reformasi birokrasi, kesehatan gratis, pendidikan gratis, infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten,” ujar Fahmi Ketua Koordinator KUMALA, setelah berdialog panjang dengan Gubernur Banten.

Dalam kesempatan itu, KUMALA sebagai Organisasi Primordial di Banten menyatakan akan mengawal penuh kebijakan dan mendukung program Gubernur Banten Wahidin Halim dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

“Kami akan mengawal dan mendukung Pak WH untuk dapat melaksanakan visi dan misinya”, lanjut Fahmi.

Selain itu, Heri pengurus KUMALA menyampaikan bahwa dalam momen 1 tahun pemerintahan WH-Andika kita menyadari ini pasti tidak akan terealisasi dengan baik. Oleh karnanya dia berharap agar visi misi yang bagus ini diiring dengan kerja keras.

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi beberapa pertanyaan dari mahasiswa dari KUMALA (Keluarga Mahasiswa Lebak).

“Jadi mahasiswa itu harus kritis, itu akan jadi suplemen buat Gubernur, saya juga pengalaman menjadi aktivis dan pengurus organisasi mahasiswa pada waktu kuliah dulu,” tegas WH.

Tetapi, lanjut WH, perlu diketahui mahasiswa bahwa Banten perlu dibenahi. Sejak dilantik 12 Mei 2017 yang lalu ada beberapa kebijakan yang sudah berjalan yang tidak bisa diubah, seperti selama 6 bulan tidak boleh melantik atau merotasi pegawai.

Kemudian selama 2 tahun tidak bisa merotasi pegawai hasil open bidding (lelang jabatan), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 itu ditetapkan oleh pemimpin terdahulu yang menetapkan dan didalamnya itu tidak menggratiskan pendidikan dan kesehatan.

“Tahun 2018 saya baru bisa menetapkan APBD tersebut yang didalamnya tertuang untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur dan beberapa program lainnya. Jadi satu tahun ini adalah masa transisi menuju Banten yang lebih baik,” tanggapnya.

WH menambahkan bahwa visi dan misi itu ditargetkan bisa terealisasi, seperti dua sampai tiga tahun program infrastruktur bisa tercapai.

“Saya terima kasih KUMALA sudah mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat yang sudah saya agendakan dan sedang dijalankan secepatnya,” tukasnya.

ADI DARMA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lebak

Gubernur Janji Perjuangkan Dana Hibah Pesantren

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat membuka raker FSPP di Lebak, Rabu (26/12/2018).

LEBAK, MO – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) V Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten tahun 2018, di Ponpes Daarel Azhar, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (26/12/2018).

Gubernur Wahidin mengklaim, memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten. Bahkan pada tahun anggaran 2019 Pemprov Banten kembali menganggarkan dana hibah untuk FSPP.

“Kita memang menganggarkan. Suatu saat saya akan ajak bapak dan pimpinan (FSPP) ke Kemendagri atas perlakuan pondok pesantren yang harus disamakan dengan lembaga pendidikan, karena didalam pesantren kan ada pendidikan. Mudah-mudahan dibantu sama kiyai Sadeli Karim dan DPD bahwa perlakuan pemerintah terhadap pondok pesantren karena ada pendidikan sama dengan sekolah-sekolah lain,” jelasnya.

Di hadapan para tokoh agama dan pengurus pesantren, Wahidin juga menyampaikan duka atas musibah bencana tsunami yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang hari Sabtu (22/12/2018) malam.

“Kita merasa sangat berduka atas musibah ini. Ini sudah masuk skala nasional dilihat dari jumlah yang meninggal,” kata Gubernur.

WH mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menanggung semua biaya perawatan korban tsunami di Banten.

“Seluruh biaya perawatan korban tsunami akan dijamin,” ucapnya.

Gubernur mengatakan tsunami di Banten merupakan hal aneh karena tidak didahului oleh gempa. “Apapun ini harus kita ambil hikmahnya dari musibah ini,” ucapnya.

Ia pun meminta kepada pengasuh pesantren apabila ada santri yang terjebak di lokasi bencana untuk segera melapor ke Pemprov Banten. “Kalau ada santri yang masih terjebak lapor ke Pempov. Nanti dijemput,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut gubernur mengingatakan semua kalangan untuk mewaspadai hoaks dalam kondisi serupa ini.

“Saya juga tadinya mau berangkat ke Sumur. Begitu memasuki daerah sumur masyarakat berlari karena adanya isu air naik lagi. Ini jahatnya hoaks, isu adanya Tsunami,” katanya.

Terkait Raker FSPP, Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten, Matin Djawahir mengucapkan terima kasih atas kepada Gubernur Banten atas perhatian Pemprov Banten kepada Pondok Pesantren di Banten karena pada tahun anggaran 2018 FSPP mendapatkan dana hibah sebesar 66,28 M .

“Bantuan Pak Gubernur bermanfaat untuk pengembangan pesantren di Banten. Kami berharap pada tahun 2019 pondok pesantren tetap mendapat bantuan dari Pak Gubernur,” kata Djawahir. (fi)

Continue Reading

Lebak

Gubernur Minta Pemkab Lebak Gerak Cepat Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Pj. Sekda Banten, Ino S. Rawita didampingi Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya serta jajarannya saat perignatan hari jadi Kabupaten Lebak ke 190 di di Pendopo Bupati Lebak, Jalan Abdi Negara Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (2/12/2018).

LEBAK, MO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S. Rawita mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Hari Jadi Ke-190 Kabupaten Lebak, di Pendopo Bupati Lebak, Jalan Abdi Negara Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (2/12/2018).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Pj Sekda, Pemkab Lebak disebut dapat bergerak cepat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

Riung Mumpulung mengawali HUT Lebak di Pendopo Bupati tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Lebak dan di akhiri dengan Upacara Bendera di alun-alun Lebak.

Turut hadir Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati Lebak, Ketua dan Wakil dan anggota DPRD Kabupaten Lebak, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD Kabupaten Lebak, para camat, lurah dan kepala desa Se-Kabupaten Lebak, alim ulama, para sesepuh, pimpinan partai politik dan segenap warga masyarakat Kabupaten Lebak.

Pj Sekda mengatakan, Kabupaten Lebak memiliki potensi yang baik untuk dapat dikembangkan pada sektor-sektor yang berpeluang untuk diinvestasikan yaitu; Agro Bisnis, Pariwisata (Alam dan Budaya), Bisnis Kelautan, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Jasa serta Industri Kecil dan Rumah Tangga. Dengan potensi yang ada tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan akan dapat bergerak cepat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, capaian kinerja periode pertama Kabupaten Lebak pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 92,84 persen.

Ia optimis, pada masa akhir jabatan pada periode pertama capaian kinerja keseluruhan dapat terpenuhi 100%. Dengan Visi menuju Kabupaten Lebak yang maju, berdaya saing melalui pemantapan pembangunan pedesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang diklasifikasikan berdasarkan Visi pembangunan.

Sementara, untuk fokus pembangunan periode Tahun 2019-2023 adalah mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal yang selaras dengan momentum pemerintah pusat yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

“Ucapan terimakasih dan apresiasi setingi-tinginya kepada semua pendahulu yang membangun Lebak dengan kesungguhan dedikasi, apresiasi juga saya sampaikan kepada semua pihak yang sama-sama membangun Lebak sampai pada hasil yang kita nikmati saat ini,” tutur Iti. (fi)

Continue Reading

Lebak

Rp 58 Miliar Dana Bansos Dikucurkn Pemprov Sepanjang 2018

Published

on

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy berbincang dengan salah satu warga penerima bantuan sosial Jamsosratu, Minggu (18/11/2018).

LEBAK, MO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengucurkan dana sebesar Rp58 miliar dari APBD tahun 2018 untuk membantu warganya yang miskin dan tidak mampu. Dana tersebut disalurkan kepada ribuan warga miskin, penduduk lanjut usia dan penderita cacat serta anak-anak yang membutuhkan, melalui pos bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial. Semua dana bansos tersebut disalurkan secara non tunai dengan menggunakan kartu multiguna perbankan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BJB dan Bank Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan koordinasi dan kebijakan anggaran. Salah satunya yaitu dukungan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Banten sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” papar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya pada acara Penyaluran Bansos kepada Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas di Rangkasbitung, Lebak, Kamis (15/11/2018).

Andika mengungkapkan, data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari 9,22 persen pada tahun 2003 menjadi 5,24 persen pada bulan Maret 2018. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten berkontribusi dan bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan ini, kata Andika, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sarana air bersih dan sanitasi.

“Upaya penanggulangan kemiskinan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Semua itu, lanjutnya, merupakan pilar-pilar program penanggulangan kemiskinan yang bersasaran (targeted programs). Untuk itu, kata Andika, sinergitas program pro poor antar OPD dan perangkat pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten khususnya pada program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, Pada tahun 2018 total bantuan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat sebesar Rp 58 miliar dengan alokasi terbesar untuk program Jamsosratu yang sebesar hampir Rp 52 miliar.

“Karena memang program back bound bansos Pemprov Banten adalah Jamsosratu yang sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini program tersebut efektif menakan angka kemiskinan,” katanya.

Untuk diketahui, dana bansos sebesar Rp. 58,3 miliar pada tahun 2018 ini rinciannya adalah Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp 3,7 miliar yang dibagikan kepada 2.500 lanjut usia masing-masing senilai Rp 1.500.000 per orang. Berikutnya untuk Pemenuhan kebutuhan dasar anak, sebesar Rp 1 miliar yang dibagikan kepada 1.000 anak masing-masing Rp 1.000.000 per anak.

Lalu, untuk Panti rehabilitasi sebesar Rp 200 juta yang diberikan kepada 4 lembaga panti masing-masing Rp 50 juta per panti, dan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JS ODK) sebesar Rp 1,4 miliar yang diberikan kepada  400 orang masing-masing Rp 3,6 juta per orang. Serta yang terbesar untuk Jamsosratu sebesar Rp 51,9 miliar yang dibagikan kepada 31.198 RTS penerima masing-masing Rp 1,6 juta. (fi)

Continue Reading

Trending